Mosi Integral, Bubar untuk Bersatu!

 

Mosi Integral, Bubar untuk Bersatu!

coretan admin klikikiyo.blogspot.com

 

Belanda melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 2 November 1949 telah dengan semena-mena memutuskan untuk memecah Indonesia menjadi 16 negara bagian yang juga merupakan persekutuan dengan Kerajaan Belanda. Yang salah satu anggotanya adalah Republik Indonesia (yang ketika itu wilayah defacto-nya hanya Yogyakarta dan sekitarnya serta sebagian Sumatera). Keputusan ini tidak hanya ditentang oleh para petinggi politik kala itu, tapi juga ditentang oleh seluruh rakyat Indonesia yang menganggap bahwa ini adalah strategi belanda untuk kembali menduduki indoensia, yaitu dengan membentuk negara boneka.

 

Perbutan kekuasaan dan Pemberontakan besar-besaran terjadi di berbagai negara bagian. Diantarnya adalah pemberontakan Andi Aziz di makassar, RMS (Republik Maluku Selatan), serta percobaan perebutan kekuasaan oleh Westerling di Bandung dan Jakarta.

 

Kemudian Negara Sumatera Selatan membubarkan diri pada 10 Agustus 1950 dan menyerahkan kekuasaan kepada RIS. Negara Pasundan memutuskan untuk melebur dengan Republik Indonesia yang berkedudukan di Yogyakarta. Yang kemudian diikuti oleh Negara Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Madura.

 

Persoalan yang menjadi keresahan masyarakat ini kemudian disuarakan oleh Ketua Fraksi Masyumi di Parlemen RIS, Mohammad Natsir. Karena masing-masing pihak baik para anggota Bijenkomst Voor Federal Overleg (BFO) maupun Pemerintah RI di Yogyakarta berkeras dengan pendirian masing-masing (Federalis vs Unitaris), Natsir menggegas dengan memberi pilihan kepada Pemerintah RI:

 

Pertama, kita berperang dengan semua negara bagian. Mereka semua akan kalah dan kita menjadi satu. Kedua, kita tidak perlu berperang. Kita ajak negara-negara bagian itu membubarkan diri dengan maksud bersatu. Kita, negara bagian RI ini memiliki Dwitunggal Sukarno-Hatta. Mereka tidak punya!

 

Setelah dua setengah bulan melakukan lobi, pada 3 April 1950, di Parlemen RIS, Natsir mengajukan mosi integral yang pada intinya mendesak Pemerintah RIS untuk melakukan 'penyelesaian yang integral dan pragmatis terhadap akibat-akibat perkembangan politik yang sangat cepat jalannya pada waktu yang akhir-akhir ini.'

Natsir berpidato untuk meyakinkan peserta sidang DPR RIS :

 

"Kita, Negara RI di Yogya punya Dwitunggal Sukarno-Hatta. Negara Bagian lain, tidak! Dalam sejarah jangan kita lupakan faktor pribadi. Mutu pribadi orang itu menunjukkan 'siapa itu' Soekarno-Hatta. Tidak akan ada yang bisa mengatakan 'tidak' kalau kita majukan Sukarno-Hatta untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI. Sedangkan kita, diam sajalah. Kalau diperlukan, ya, dipakai dan kalau tidak, ya, tidak apa-apa. Pokoknya tidak ada satu pun dari negara-negara bagian itu yang akan menolak Sukarno-Hatta. Di sinilah fungsi Sukarno-Hatta untuk mempersatukan, untuk memproklamasikan, dan untuk mempersatukan kembali.”

 

Mosi Integral itu ditandatangani bersama oleh M Natsir, Soebadio Sastrosatomo, Hamid Algadri, Ir Sukiman, K Werdojo, AM Tambunan, Ngadiman Hardjosubroto, B Sahetapy Engel, Dr Tjokronegoro, Moch Tauchid, Amelz, dan H. Siradjuddin Abbas.

 

Pemerintah menerima mosi integral Natsir. Perdana Menteri RIS, Mohammad Hatta menegaskan, dia akan menjadikan Mosi Integral Natsir sebagai pedoman memecahkan persoalan yang dihadapi. Begitu NKRI tegak kembali, siapa yang jadi Perdana Menteri? "Tentu saja Saudara Natsir dari Masyumi", tegas Bung Karno. "Mereka punya konsep yang baik tentang NKRI."

 

Demikianlah kenegarawanan seorang Mohammad Natsir. Sang Maestro Dakwah, Ketua Partai Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia), Pendiri DDII (Dewan Dakwah Islamiyiah Indonesia). Beliau Berpidato bukan untuk dirinya, tapi untuk kesatuan sebuah bangsa yang belum lama merdeka. Dari pidato itulah akhirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini menjelma.

 

Natsir berbicara tentang NKRI yang menyatukan, bukan menggunakan jargon NKRI untuk menggebug lawan politiknya, seperti para pahlawan pecinta NKRI kekinian yang bangunnya kesiangan itu.

 

Matur Suwun Ust. Salim A. Fillah, Ust. Arif Wibowo serta Antaranews.com